BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Sebuah demo kecil yang digelar oleh sekitar 8 orang di depan Gedung DPRD Bojonegoro pada Kamis (1/5/2025) menuai kritik karena tuntutan yang diajukan dianggap tidak realistis dan minimnya dukungan dari masyarakat.
Demonstran menuntut penghapusan UU TNI dan revisi UU Polri, serta pencabutan UU Cipta Kerja. Mereka juga meminta pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan RUU PRT, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi perekonomian dan dunia kerja.
Syarif, seorang pengunjung swalayan yang berada di dekat kantor DPRD Bojonegoro, menilai bahwa aksi demo tersebut tidak jelas dan ingin membuat kacau keamanan di Bojonegoro.
“Kenapa saya katakan tidak jelas dan ingin membuat kacau, karena bisa kita lihat di situ tidak ada persatuan buruh, SPSI, atau semacamnya,” ujarnya.
