SAMPANG||TRANSISINEWS – Organisasi Media Center Sampang (MCS) kembali melayangkan desakan keras kepada Tim Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Kabupaten Sampang,Kamis 09/07/2026.
Mereka meminta Satgas untuk segera mengoptimalkan peran pentingnya dalam mengawal serta mengevaluasi program strategis nasional yang digagas oleh Presiden RI tersebut.
Langkah ini diambil lantaran program yang hampir berjalan selama setahun lebih itu dinilai masih menyisakan kebingungan di tengah masyarakat terkait sistem pelaksanaannya.
MCS menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik serta perlunya pengawasan yang ketat dari hulu ke hilir sebelum bantuan makanan tersebut didistribusikan secara luas.
Secara problematis, program yang awalnya diproyeksikan memberikan implikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat ini justru dinilai membawa dampak buruk bagi sektor lain.
Salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak langsung dan merasa dirugikan adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Program strategis Presiden yang kerap digandrungi oleh jajaran pejabat publik ini dituding hanya memberikan harapan palsu bagi para pelaku usaha kecil di daerah.
Selain memperketat persaingan harga komoditas sembako yang kian melonjak di pasaran, program ini secara tidak langsung dinilai telah mengerdilkan mata pencaharian para pedagang lokal.
Potret pelik ini terjadi karena pasokan bahan baku yang diperoleh pengelola program tidak dibeli langsung dari pedagang di pasar tradisional setempat melainkan pihak penyelenggara di tingkat satuan pelayanan ditengarai lebih memilih mendatangkan komoditas bahan makanan langsung dari petani atau distributor grosir di luar daerah.
“Program ini secara jelas tidak memberi dampak positif pada UMKM lokal atau pedagang. Mungkin karena harga di pasar masih relatif mahal, sehingga kalau mereka membeli langsung pada petani atau grosir luar daerah jelas-jelas harganya lebih murah,” ungkap salah satu anggota MCS saat audiensi berlangsung , Kamis, 09/07/2026.
Melalui implementasi audiensi yang telah diagendakan tersebut, rekan-rekan media menuntut adanya Monitor dan Evaluasi ( Monev) menyeluruh terhadap program MBG di Kabupaten Sampang.
Evaluasi ini mencakup perbaikan mekanisme pendistribusian, pembenahan sistem pengawasan, serta jaminan bahwa seluruh pelaksanaan program berjalan secara transparan dan akuntabel.
MCS juga mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk turun langsung melakukan inspeksi ke setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah sterilisasi dan pengecekan kelayakan ini dinilai wajib dilakukan sebelum makanan disalurkan kepada para penerima manfaat, preventif ini guna menyudahi polemik mengenai kuantitas dan kualitas makanan.
Tak hanya persoalan tentang gizi, masalah pengelolaan lingkungan di sekitar dapur produksi pun turut mencuat ke permukaan.
