SURAKARTA||TRANSISINEWS— Langkah terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem menuai apresiasi dari pemerintah pusat.
Strategi berbasis collaborative government yang diterapkan dinilai progresif dan berhasil menekan angka kemiskinan secara konsisten.
Apresiasi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat (4/9/2026).
”Langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif, agresif, inovatif, bahkan kreatif, dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” ujar Muhaimin.
Menko PM menegaskan pemerintah pusat siap mendukung inovasi daerah melalui koordinasi lintas sektor demi mencapai target penanganan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan menekan angka kemiskinan menjadi lima persen pada 2029.
Dukungan senada disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.
Ia mencatat tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan konsisten dari 11,8 persen pada 2021 menjadi 9,21 persen per Maret 2026. Penurunan 0,18 poin dibanding September 2025 tersebut berhasil mengentaskan 59,39 ribu warga dari kemiskinan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa capaian tersebut diraih melalui intervensi menyeluruh terhadap setiap keluarga miskin dengan melibatkan pemerintah pusat, kabupaten/kota, BUMN, BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
”Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya saja. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” kata Ahmad Luthfi.
Melalui sinergi tersebut, sebanyak 270 ribu rumah tidak layak huni berhasil diperbaiki sepanjang 2025.
Selain itu, 46.542 keluarga penerima manfaat PKH berhasil keluar dari jerat kemiskinan, serta realisasi investasi Jateng 2025 yang mencapai Rp110 triliun mampu menyerap 257 ribu tenaga kerja.
Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,65 triliun untuk penanganan kemiskinan.
Kebijakan ke depan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, seperti kawasan pesisir, pertanian lahan kering, dan perbukitan.(red/*)
