Papua Barat- Transisinews.com. Ada apa di Instansi Vertikal Papua Barat Organisasi Prangkat Daerah (OPD) Terkait Proyek Diduga Tidak Tepat sasaran kepada Kontraktor Yang mempunyai legalitas yang Sah, Jumat 28 November 2025
Demikian sorotan tersebut Ditujukan Kepada Pihak Terkait ia Itu, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Papua Barat.
Diduga Tundingan Ketua Organisasi Gapensi Kabupaten Manokwari Yakob Yenu, Bahwa Hampir Semua kepala dinas pili kasih dan diduga Proyek tersebut di berikan kepihak kontraktor yang tidak mempunyai dokumen sertifikat Badan Usaha Jasa Kontraktor (SBUJK) Serta Menjadi Prioritas.
Pernyataan tersebut Bukan hanya Ketua Gepensi yang mengatakan Hal demikian, tapi beberapa Kontraktor Masuk dalam Organisasi Gapensi Kabupaten Manokwari, mengatakan Hal Yang Sama, Dan Buka- Bukaan, Bertempat Dikantor Merah putih Sanggeng, beberapa waktu lalu.
Ungkapan sumber jelas, bahwa salah satu instansi terkait, ia itu Vertikal perpanjangan tangan kementerian BPPW Papua Barat, dan lembaga yang lainnya dugaan tabrak aturan dan melanggar ketentuan Undang – Undang yang Berlaku.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari sejumlah narasumber di Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, sejumlah kontraktor diduga menerima proyek bernilai ratusan juta hingga miliaran tanpa disertai dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK).
“Bagaimana bisa OPD dan instansi seperti Balai Jalan, Balai Sungai, dan Balai Pemukiman Prasarana Wilayah bisa memberikan proyek kepada kontraktor atau pihak ketiga yang tidak mengantongi SBUJK.
Padahal Sertifikasi badan usaha konstruksi (SBUJK) adalah sertifikat yang membuktikan bahwa perusahaan jasa konstruksi telah memenuhi standar dan kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, serta merupakan bukti pengakuan atas kemampuan dan klasifikasi perusahaan tersebut.
Dokumen ini penting untuk legalitas usaha dan wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi untuk dapat menjalankan usahanya, mengikuti proyek pemerintah, atau mengajukan pembiayaan,” ungkap salah satu anggota Gapensi yang enggan namanya ditulis.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Journal Telegraf jaringan Pikiran Rakyat Media Network (PRMN), Dan Transisinews mencoba melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala BPPW Papua Barat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi di Wosi, Kecamatan Manokwari Selatan.
Namun, dua kali upaya itu dilakukan, yang pertama Kepala BPPW Papua Barat sedang berada di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sedangkan yang kedua sedang di luar kantor.
“Bapak lagi ada di kantor Balai Jalan, ada kegiatan olahraga di sana,” kata salah satu staf ya g ditemui di lobi kantor, Jumat 28 November 2025.***
