Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy mengatakan di awal tahun 2026 ini menyerukan kepada Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming serta Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP ) dan Pimpinan Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) untuk dapat memulai langkah dialog atau perundingan damai terkait keberlangsungan konflik bersenjata yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun di Tanah Papua.
Sebagai Juru Bicara (Jubir JDP) Warinussy meyakini bahwa hanya melalui dialog segenap konflik kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan politik dapat dibahas dan disepakati jalan penyelesaiannya secara damai.
JDP berharap seruan damai ini bisa mendapat respon positif dari pihak-pihak yang berkonflik tersebut. Tapi juga oleh Pimpinan Gereja Katolik di Vatikan, Roma-Italia, maupun Konperensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Maupun Gereja Katolik di sekutar 5 (lima) keuskupan di Tanah Papua serta Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua. Perdamaian harus segera di mulai di Tanah Papua, Ucap Warinussy 2-1/2026
karena Orang Papua Asli sudah selalu menjadi korban dari konflik bersenjata yang berlatar belakang ekonomi dan politik sejak tahun 1963 tersebut. Buktinya, dalam perayaan Natal 2025 serta Pergantian Tahun Baru 2026, dimana banyak warga masyarakat Papua Asli yang tidak berada di kampung halamannya tapi berada di tengah-tengah hutan tempat pengungsian yang secara hukum, Katanya
sangat jelas melanggar Amanat Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik serta konvensi internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya. Tegas Warinussy.
