Juga oknum lawan adegan video asusila tersebut yang adalah pegawai kontrak (P3K) dapat diputuskan kontraknya tanpa syarat.” tutur Warinussy.”Ucapnya.
LP3BH mendesak Gubernur Papua Barat dan Wakil Gubernur Papua Barat agar bersikap tegas dalam menyikapi proses etik yang sementara berlangsung di Majelis Kode Etik Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Keputusan tegas dalam bentuk PTDH akan semakin memperkuat sistem kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Serta kehormatan pemerintah provinsi Papua Barat di hadapan rakyat yang mendambakan keadilan dan kepastian hukum saat ini. Tegas Warinussy.
