Lebih jauh Yusuf menegaskan jika dugaan peredaran miras ilegal harusnya ditangani dari pelabuhan asal, bukan di pelabuhan tujuan.
Selain itu, Yusuf juga memastikan jika sistem percaloan tiket kapal PELNI di Pelabuhan Manokwari tidak ada. Padahal, permasalahan calo tiket diakui terjadi oleh Kementerian Perhubungan dihampir semua pelabuhan laut di Indonesia.
“Kalau calo tiket kapal PELNI di Manokwari saya jamim tidak ada, ” ujar pria yang mengaku dekat dengan sejumlah wartawan di Manokwari, Papua Barat.
Penyampaian Kacab Pelni Manokwari, Mendapatkan Tamparan Keras Dari Yan Cristian Warinussy, pernyataan pimpinan PELNI itu justru membuat peredaran miras ilegal tak pernah bisa dibasmi dari kawasan Pelabuhan Manokwari.
Padahal lanjut Advokat Senior Papua Barat itu, Pelabuhan Manokwari menjadi salah satu pintu masuk peredaran miras ilegal. Baik yang masuk lewat kapal kargo maupun kapal penumpang milik PELNI.
Warinussy juga mendesak seluruh pemangku kepentingan yang ada di Pelabuhan Manokwari untuk melakukan investigasi mendalam soal permasalahan miras ilegal tersebut.
“Semua pemangku kepentingan harus melakukan investigasi (penyelidikan) terhadap arus keluar masuk kapal penumpang maupun kapal kargo atau kapal jenis lain ke pelabuhan Manokwari. Sehingga mudah diambil tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum. Bahkan seharusnya Polda Papua Barat, khususnya Direktorat Reserse Narkotika pun mengambil langkah tegas,” ungkap Warinussy yang juga adalah Ketua Tim Advokasi Keadilan Untuk Rakyat Papua di bawah Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.
