Merespons aduan tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, memberikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berjalan tertib.
Ia membenarkan bahwa program pemenuhan gizi ini telah menstimulus pergerakan ekonomi yang signifikan di Bojonegoro, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan baru hingga terciptanya efek domino terhadap penguatan sektor UMKM lokal.
Mengingat MBG merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang regulasi dasarnya berada di bawah otoritas pemerintah pusat, Abdullah Umar menyatakan bahwa DPRD Bojonegoro berkomitmen penuh untuk meneruskan rekomendasi dan aspirasi para relawan ke tingkat kementerian terkait serta DPR RI.
Ketua DPRD menegaskan bahwa substansi dari tuntutan para relawan merefleksikan besarnya harapan masyarakat agar program ini tidak mandek.
Secara institusional, DPRD Bojonegoro menyatakan dukungan penuh agar program Makan Bergizi Gratis tetap dipertahankan dan dilanjutkan dengan perbaikan sistem pengawasan.(red)
