BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat (F-PANBNR), Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.AP., menggelar reses Masa Sidang I Tahun 2026 di Dusun Slinggang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ajang bagi warga di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) IV untuk menyampaikan berbagai persoalan riil, mulai dari kualitas program pemerintah pusat hingga masalah ekosistem lokal.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan warga adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Masyarakat menilai kualitas menu yang diterima anak-anak sekolah saat ini belum sepenuhnya mencerminkan standar gizi yang diharapkan.
Warga mengeluhkan variasi menu yang minim serta kualitas lauk yang dianggap tidak sebanding dengan alokasi anggaran per porsi.
Masyarakat berharap pemerintah melakukan evaluasi agar program ini benar-benar memberikan dampak maksimal bagi kesehatan siswa.
Selain isu sosial, masalah lingkungan juga mencuat dalam sesi dialog. Khoyum, salah satu tokoh masyarakat setempat, menyuarakan keprihatinannya terkait maraknya praktik penangkapan burung liar menggunakan jaring.
Menurutnya, penangkapan masif terhadap burung perkutut dan jenis burung liar lainnya dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan kelangkaan satwa di wilayah Kedungadem.
Warga mendesak adanya pengawasan ketat dan edukasi agar kelestarian alam tetap terjaga dari eksploitasi berlebihan.
Menanggapi hal tersebut, Moch. Choirul Anam menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang kuat terhadap seluruh program yang berjalan di lapangan.
Terkait keluhan program MBG, ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD.
”Kami akan meminta klarifikasi dari pihak pelaksana. Jika memang diperlukan, kami akan melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai standar,” tegas Choirul Anam.
Politisi PAN ini menambahkan bahwa reses bukan sekadar agenda formalitas.
Baginya, masukan langsung dari warga adalah dokumen penting yang akan dibawa hingga ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro.
”Masyarakat jangan ragu menyampaikan temuan atau keluhan. DPRD harus hadir dan mendengar langsung, bukan hanya bekerja di balik meja, agar pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan,” pungkasnya.(red)
