”Kami tegaskan bahwa seluruh data yang diberikan oleh masyarakat dijamin kerahasiaannya secara ketat oleh undang-undang. Perlu dicatat, basis data Sensus Ekonomi ini murni untuk kepentingan statistik pembangunan dan sama sekali tidak akan digunakan untuk keperluan regulasi perpajakan,” tegas Nurul Azizah menepis kekhawatiran warga.
Lebih lanjut, srikandi birokrasi Bojonegoro ini mengetuk kesadaran kolektif warganya untuk menyambut terbuka kehadiran para petugas statistik.
Nurul meminta warga memberikan jawaban yang jujur dan objektif agar pemerintah memiliki kompas yang akurat dalam memetakan arah pertumbuhan ekonomi daerah.
“Masyarakat Bojonegoro, ayo bersama-sama kita laksanakan dan sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Pertanyaan-pertanyaan dari petugas lapangan mohon dijawab dengan fakta riil dan apa adanya, agar kita semua tahu secara makro berapa persisnya angka pertumbuhan ekonomi riil masyarakat Bojonegoro saat ini,” pesan Wabup Nurul.
Guna mengantisipasi potensi penipuan atau oknum kejahatan yang memanfaatkan momentum sensus, Pemkab Bojonegoro bersama BPS merilis maklumat mengenai ciri-ciri fisik petugas pencacah resmi di lapangan.
Setiap petugas SE2026 wajib dibekali dengan atribut seragam berupa rompi khusus Sensus Ekonomi 2026, mengalungkan tanda pengenal resmi yang dilengkapi dengan sistem pemindai keamanan QR Code, serta mengantongi surat tugas otentik yang ditandatangani oleh Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro.
Melalui kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menyuplai data valid, hasil akhir dari SE2026 ini diharapkan mampu melahirkan peta jalan kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, serta berdampak langsung pada penguatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. (red/*)
