BOJONEGORO||TRANSISINEWS.COM – Wakil Bupati Bojonegoro, Hj. Nurul Azizah, S.IP., M.Si., menyoroti capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dari 11,49 persen menjadi 10,69 persen pada 2026.
Angka tersebut turun sebesar 0,80 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Nurul Azizah saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu (28/10/2026).
Dalam penyampaiannya, Nurul Azizah menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, penyesuaian kemampuan fiskal daerah harus diimbangi dengan penetapan prioritas belanja yang tepat sasaran.
Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menjaga pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen kebijakan untuk menjaga pelayanan publik, menggerakkan perekonomian, memperkuat pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian penegasan dalam materi jawaban Bupati yang disampaikan Nurul Azizah.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menekankan pentingnya perencanaan yang cermat, pelaksanaan program yang terukur, serta pengawasan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Capaian penurunan angka kemiskinan tersebut menjadi perhatian untuk melanjutkan program secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah berharap sinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga Bojonegoro.(sy)
Transisinews.com | Redaksi
