BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Ada yang unik dalam kegiatan pasar murah di Kabupaten Bojonegoro. Jika pasar murah umumnya digelar di lapangan atau pusat keramaian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghadirkan inovasi bertajuk PASS ASHAR atau pasar murah setelah salat Asar, yang dipusatkan di halaman Masjid Jami Syamsul Ibad, Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Bupati Bojonegoro Hj. Nurul Azizah, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, Kepala Dinas Sosial, Forkopimcam Kedungadem, serta PKDI Kecamatan Kedungadem.
PASS ASHAR merupakan kegiatan pasar murah yang dilaksanakan setelah salat Asar. Program ini digelar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Badan Kesejahteraan Masjid dan Musala (BKMM) Bojonegoro.
Sebelum kegiatan pasar murah dimulai, rangkaian acara diawali dengan salat Asar berjamaah, kemudian dilanjutkan pengajian kebangsaan. Konsep tersebut memadukan kegiatan keagamaan, penguatan kebersamaan masyarakat, dan upaya membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Salah satu stan yang turut meramaikan kegiatan tersebut adalah stan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Bojonegoro. Stan ini menyediakan komoditas kebutuhan pokok berupa gula sebanyak 350 kilogram dan bawang merah atau brambang serta bawang putih sebanyak 125 kilogram.
Selain pasar murah, PASS ASHAR juga menjadi sarana kepedulian sosial melalui penyaluran bantuan sosial kepada anak yatim piatu terlantar nonpanti, lansia tunggal, penyandang disabilitas, serta pemberian insentif bagi petugas keagamaan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro Hj. Nurul Azizah menyampaikan sejumlah hal terkait arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta prioritas program pemerintah.
Nurul menjelaskan, kemampuan fiskal Kabupaten Bojonegoro menghadapi tekanan seiring penurunan produksi minyak dan gas bumi (migas). Ia menyebut produksi migas yang pada 2020 mencapai sekitar 235.000 barel per hari, kini berada di kisaran 115.000 barel per hari.
Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak terhadap kapasitas anggaran daerah. Dalam paparannya, Nurul menyampaikan bahwa APBD yang sebelumnya mencapai sekitar Rp8 triliun kini berada di kisaran Rp6 triliun, dengan proyeksi anggaran 2027 sekitar Rp5 triliun.
Penurunan anggaran tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Meski demikian, Nurul menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak berarti seluruh program pelayanan kepada masyarakat dihentikan.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah kesehatan. Pemerintah daerah berupaya memperkuat akses pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh penanganan medis dengan lebih mudah dan cepat.
Nurul menyoroti kebutuhan layanan cuci darah bagi masyarakat Bojonegoro. Berdasarkan data yang disampaikannya dalam sambutan, terdapat sedikitnya 146 pasien yang membutuhkan layanan cuci darah setiap hari.
Sementara itu, kapasitas alat cuci darah di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo disebut masih terbatas. Karena itu, pemerintah daerah merencanakan penguatan fasilitas hemodialisis di sejumlah rumah sakit, di antaranya rumah sakit di Kepohbaru, Temayang, Sumberrejo, Bojonegoro, dan Padangan.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan bagi pasien sehingga tidak seluruhnya bergantung pada satu rumah sakit atau harus dirujuk ke daerah lain.
Selain layanan cuci darah, Nurul juga menyoroti pengembangan pelayanan jantung terpadu dan penanganan pasien stroke. Peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh penanganan medis secara lebih cepat.
Ia menegaskan, sektor kesehatan tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran, karena pelayanan yang baik berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Nurul turut menjelaskan perhatian pemerintah daerah terhadap program pendidikan, sosial, pertanian, dan infrastruktur.
Untuk sektor pendidikan, ia menyampaikan bahwa alokasi anggaran beasiswa meningkat dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp43 miliar. Program beasiswa tersebut mencakup mahasiswa dari keluarga kurang mampu, mahasiswa dengan kriteria prestasi dan jurusan tertentu, beasiswa bagi Gus dan Jeng Duta, serta bantuan penyelesaian tugas akhir.
Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah daerah tetap mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Program ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan di tingkat desa, termasuk perbaikan jalan dan fasilitas umum.
Nurul juga mengajak masyarakat menyampaikan saran, kritik, dan masukan kepada pemerintah daerah melalui camat, perangkat desa, maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurutnya, partisipasi masyarakat penting agar kebijakan dan program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga di lapangan.
Melalui PASS ASHAR, Pemkab Bojonegoro tidak hanya menghadirkan pasar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga menggabungkan kegiatan keagamaan, bantuan sosial, dan komunikasi langsung antara pemerintah dengan warga.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian sosial melalui lingkungan masjid.(sy)
