Kondisi tersebut dipandang sebagai sinyal perlunya pembenahan sistemik, mulai dari tahapan perencanaan, mekanisme pengadaan, hingga ketepatan waktu eksekusi program pembangunan di lapangan agar kemanfaatannya segera dirasakan oleh publik.
Secara khusus, besarnya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 menjadi perhatian serius bagi Fraksi PPKN.
Walau SiLPA dapat mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen keuangan, besarnya nominal tersebut juga menjadi indikator bahwa ada sejumlah program kerja yang belum terlaksana secara maksimal.
Pihak eksekutif pun diminta melakukan evaluasi total terhadap kualitas perencanaan anggaran serta ketepatan penentuan target sasaran kegiatan.
Ke depan, Fraksi PPKN mendesak agar kebijakan penganggaran daerah lebih diorientasikan pada pemenuhan sektor-sektor mendasar yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan pembangunan desa, serta pemerataan infrastruktur.
Di samping itu, penguatan sistem pengawasan internal dan penerapan pengukuran kinerja berbasis hasil (outcome-based performance) dinilai krusial agar efektivitas penggunaan anggaran daerah dapat terukur secara transparan.
Meski menyodorkan rangkaian catatan kritis, Fraksi PPKN menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Fraksi PPKN berharap proses legislasi ini dapat menjadi momentum bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Bojonegoro yang lebih efektif, akuntabel, dan inklusif.(red)
