BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Proyek pembangunan jalan rigid beton di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, kini tengah menjadi perbincangan publik.
Infrastruktur yang didanai dari anggaran tahun 2025 tersebut diduga mengalami pengurangan volume pekerjaan jika dibandingkan dengan data pada papan informasi proyek.
Berdasarkan data yang terpasang di lokasi, proyek ini dikerjakan dalam dua tahap (Tahap I dan Tahap II). Masing-masing tahap tercatat memiliki target volume panjang 419 meter dengan lebar 4 meter.
Pembangunan jalan beton ini bersumber dari dana Bantuan Khusus Keuangan Desa (BKKD) dengan total anggaran mencapai Rp860.896.575.
Pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa setempat dengan pendampingan dari konsultan pengawas.
Dugaan ketidaksesuaian volume mencuat setelah sejumlah warga melakukan pengamatan visual terhadap hasil akhir pembangunan.
Warga menilai panjang jalan yang terealisasi secara kasat mata tampak lebih pendek dari klaim 419 meter per tahap tersebut.
“Kalau dilihat secara kasat mata, sepertinya panjangnya tidak sampai seperti yang tertera di papan proyek,” ujar seorang warga berinisial M, Rabu (25/03/2026).
Persoalan ini memicu kekhawatiran mengenai akuntabilitas penggunaan dana publik.
Jika dugaan pengurangan volume tersebut terbukti benar, hal ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya manfaat akses jalan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Selain itu, ketidaksesuaian spesifikasi dikhawatirkan akan memengaruhi kualitas dan daya tahan jalan beton dalam jangka panjang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Tanjungharjo maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut.
Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak berwenang.
Masyarakat berharap instansi terkait, termasuk inspektorat maupun dinas teknis Kabupaten Bojonegoro, segera turun ke lapangan untuk melakukan audit teknis dan pengukuran ulang.
Transparansi sangat diperlukan guna memastikan pembangunan yang dibiayai uang rakyat benar-benar dikerjakan sesuai aturan dan perencanaan yang ada.(red)
