Bupati Setyo Wahono menuntut komitmen dan kejujuran dari para pemangku kepentingan dalam melaporkan kondisi di lapangan.
Orang nomor satu di Kabupaten Bojonegoro ini juga memperingatkan dengan keras agar tidak ada laporan yang hanya bertujuan menyenangkan pimpinan tanpa kesesuaian fakta.
“Semuanya harus berbasis data. Jangan sampai ada laporan ABS (Asal Bapak Senang). Kalau ketahuan, akan saya tindak tegas,” ungkapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Helmi Elisabeth, menjelaskan bahwa Pra-Musrenbang ini merupakan mandat nasional melalui aksi konvergensi.
Forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap isu stunting sebelum dibawa ke tingkat Musrenbang Kabupaten pada 27 Maret 2026.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran Asisten Setda, kepala perangkat daerah, camat, serta tokoh agama dan organisasi masyarakat.
Melalui forum ini, diharapkan lahir program prioritas yang terintegrasi antara aspek kesehatan, sanitasi, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial demi mewujudkan generasi Bojonegoro yang sehat.(red)
