SAMPANG||TRANSISINEWS– Pemerintah Kabupaten Sampang masih menggodok finalisasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 143 desa.
Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 27,8 miliar, dengan alokasi per desa sekitar Rp 120 juta.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sampang, Hj. Umi Hanik Laila, mengatakan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan segala pihak terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), DPRD, dan Bupati Sampang, untuk memastikan kelancaran Pilkades serentak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Yudi Adidarta, menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran tersebut mencakup berbagai komponen, termasuk:
– Keamanan dan logistik
– Pengadaan surat suara
– Operasional panitia pemilihan (Panitia Pemilihan Kepala Desa/P2KD)
– Sosialisasi dan Bimtek (Bimbingan Teknis) P2KD
– Inventarisasi data dan pemutakhiran data pemilih
Pilkades serentak ini akan melibatkan 143 desa yang tersebar di 14 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Sampang.
Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yang melaksanakan Pilkades adalah Kecamatan Kedundung, dengan 37 desa yang akan menjadi lokasi Pilkades definitif.
Anggaran operasional juga dialokasikan untuk setiap Camat, mengingat peran mereka dalam menyukseskan Pilkades. Operasional camat dialokasikan sekitar Rp 50 juta per kecamatan.
Keputusan mengenai total anggaran senilai Rp 27,8 miliar ini merupakan hasil kesepakatan dari rapat.
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 miliar sebagai pagu yang disiapkan, sesuai arahan Provinsi Jawa Timur.
Namun, menyikapi hal anggaran di atas, dimungkinkan Pilkades serentak baru bisa dipastikan terselenggara pada tahun 2027 mendatang, mengingat 2026 masih banyak kekurangan anggaran, termasuk pengurangan anggaran transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 98,7 miliar dan kekurangan anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp 10 miliar.
Proses perhitungan final ini penting karena sebagian besar desa belum memiliki pengalaman melaksanakan Pilkades serentak, sehingga dibutuhkan dukungan dana untuk Bimtek, sosialisasi, dan inventarisasi data, termasuk menjamin keamanan guna kelancaran Pilkades serentak.(tss)
