LAMONGAN||TRANSISINEWS-Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan memanas setelah Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Erna Sujarwati, walkout dari forum sidang.
Keputusan ini diambil setelah pimpinan rapat memutuskan bahwa Pandangan Umum (PU) Fraksi tidak perlu dibacakan, melainkan cukup diserahkan secara tertulis.
Erna menyatakan bahwa keputusan ini melemahkan fungsi DPRD sebagai lembaga representatif dan menggerus nilai-nilai keterbukaan.
“Bagaimana kita bisa tahu, apakah rancangan anggaran yang disusun kepala daerah benar-benar untuk rakyat atau hanya untuk elite?” katanya, pada Rabu 9 juli 2025.
Mayoritas fraksi di DPRD Lamongan memilih tidak membacakan PU Fraksinya, sehingga memperkuat kesan bahwa suara-suara kritis kini kian terpinggirkan di ruang parlemen daerah.
Erna mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan pimpinan DPRD yang dinilainya tidak mencerminkan semangat kolektif kolegial.
“Seharusnya dibahas lewat musyawarah mufakat, bukan langsung ‘voting’ angkat tangan tanpa pembahasan mendalam. Ini forum tertinggi legislatif, bukan ruang komando,” sindirnya tajam.
Walkout Erna menjadi isyarat serius bahwa demokrasi lokal Lamongan sedang tidak baik-baik saja. Publik disuguhi proses politik yang dinilai minim transparansi dan diskusi substansial.
“Jangan heran jika publik makin apatis terhadap politik. Kalau di DPRD saja pendapat sudah tidak boleh dibacakan, lalu apa bedanya dengan pemerintahan otoriter berselimut demokrasi?” ucap Erna.(az)
