Erna mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan pimpinan DPRD yang dinilainya tidak mencerminkan semangat kolektif kolegial.
“Seharusnya dibahas lewat musyawarah mufakat, bukan langsung ‘voting’ angkat tangan tanpa pembahasan mendalam. Ini forum tertinggi legislatif, bukan ruang komando,” sindirnya tajam.
Walkout Erna menjadi isyarat serius bahwa demokrasi lokal Lamongan sedang tidak baik-baik saja. Publik disuguhi proses politik yang dinilai minim transparansi dan diskusi substansial.
“Jangan heran jika publik makin apatis terhadap politik. Kalau di DPRD saja pendapat sudah tidak boleh dibacakan, lalu apa bedanya dengan pemerintahan otoriter berselimut demokrasi?” ucap Erna.(az)
