Merespons keluhan tersebut, Kepala Bidang TK Dinas Pendidikan Bojonegoro, Fathur Rohman, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah mengupayakan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian insentif.
Saat ini, pihaknya sedang mengusulkan SK Bupati terkait pemberian insentif sebesar Rp500 ribu per bulan selama 12 bulan bagi guru yang terdata di sistem Dapodik.
Dukungan anggaran juga mengalir dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 163 lembaga dan pemerintah pusat bagi 391 lembaga PAUD.
Namun demikian, realisasi penerima tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan pusat secara berjenjang.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa aspirasi mengenai kesetaraan status guru PAUD akan diteruskan kepada Komisi X DPR RI.
Di sisi lain, ia mendesak Dinas Pendidikan untuk segera melakukan pembaruan dan validasi data tenaga pendidik secara menyeluruh.
“Kami meminta Dinas Pendidikan menyampaikan data rinci jumlah guru PAUD yang sudah maupun belum menerima insentif dari kabupaten, provinsi, maupun pusat agar langkah kebijakan ke depan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Senada dengan hal itu, Anggota Komisi C, Siti Robiah, menekankan pentingnya validasi data berkala agar tidak ada guru PAUD yang memenuhi syarat namun terlewatkan dalam pendataan insentif.
Isu kesejahteraan ini diharapkan segera mendapat solusi sistematis guna menjaga kualitas pendidikan anak usia dini di Bojonegoro.(red)
