BOJONEGORO||TRANSISINEWS-Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengemukakan keprihatinan terkait rendahnya penyerapan bantuan sosial (Bansos) yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan di tahun 2025. DPRD mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera mengimplementasikan program Bansos tersebut.
Rapat kerja yang berlangsung pada Senin (8/9/2025) ini melibatkan Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).
Ahmad Supriyanto, Ketua Komisi C, menyatakan bahwa dari total alokasi dana Bansos sekitar Rp104 miliar, baru terealisasi sebesar Rp28,6 miliar atau sekitar 29,57, menandakan bahwa penyerapan Bansos di Bojonegoro masih sangat terbatas.
Supriyanto mendesak agar dinas terkait mempercepat realisasi dana Bansos kepada masyarakat yang berhak, mengingat banyak warga yang membutuhkan bantuan di masa sulit ini.
“Sampai saat ini kami mencatat angka kemiskinan masih berada di level 11,69 persen dan belum diperbarui, sehingga penting bagi kami untuk segera merealisasikan program Bansos guna menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Politisi Fraksi Golkar ini juga meminta pemerintah daerah untuk menyederhanakan proses administrasi agar realisasi program Bansos dapat berjalan lebih cepat dan dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.
“Di bulan depan, kami juga akan mengadakan rapat kerja bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk membahas progres penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro,” tambahnya.
DPRD Bojonegoro juga berharap dapat dilibatkan dalam implementasi 14 program Bansos untuk memperkuat fungsi pengawasan.
Beberapa program Bansos diketahui masih tertunda, seperti Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D), yang belum dijalankan karena menunggu realisasi BPNT pusat untuk menghindari tumpang tindih. Berdasarkan data hingga awal September 2025, realisasi belanja daerah tercatat 34,31 persen, sedangkan realisasi pendapatan telah mencapai 74,31 persen.
“Program yang sudah dianggarkan dalam APBD semestinya segera dijalankan oleh OPD agar manfaatnya dapat cepat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Ahmad Supriyanto yang juga menjabat Ketua DPD Bojonegoro Partai Golkar.(sy)
