BOJONEGORO||TRANSISINEWS-Komisi A DPRD Bojonegoro dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menggelar rapat bersama untuk membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.
Rapat yang dilaksanakan di lantai 3 Gedung DPRD Ruang Komisi A pada Rabu (16/7/2025) tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan layanan publik di Bojonegoro.
Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD terkait menyampaikan masukan dan usulan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan layanan publik.
Salah satu OPD dari bagian organisasi menyampaikan usulannya terkait peningkatan anggaran untuk kegiatan tertentu. Sementara itu, Bagian Administrasi Pembangunan mengungkapkan telah melaksanakan studi tiru ke Kota Pekalongan yang disambut langsung oleh DPRD setempat, dan berencana melakukan kunjungan kerja lanjutan ke Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan.
Perwakilan Bagian Administrasi Pembangunan berharap ada dukungan penuh dari legislatif dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran.
“Rencana ke Banyuwangi masih menunggu nota dinas dari Bupati. Lokasi tersebut dipilih sebagai acuan standar pembangunan, dan jika disetujui, kami akan mengajak serta BPKAD,” jelas perwakilan administrasi pembangunan.
Selain itu, Bagian Pemerintahan juga menyampaikan beberapa usulan anggaran, termasuk penyelesaian batas wilayah di lima kecamatan, sosialisasi standar pelayanan minimal, honorarium kegiatan, konsumsi, hingga kebutuhan spanduk dan atribut pendukung.
Evaluasi kegiatan kini dijadwalkan setiap enam bulan, berbeda dengan sebelumnya yang dilakukan setiap empat bulan sekali.
Pimpinan rapat dari Komisi A DPRD Bojonegoro, Sudiono, menekankan pentingnya dukungan anggaran tambahan untuk kegiatan studi komparasi guna memperkaya referensi kebijakan.
Ia juga mengusulkan agar anggaran dialokasikan secara jelas untuk pembiayaan perjalanan dinas dan kegiatan pendukung lainnya.
“Kegiatan studi komparasi ini penting, kita akan pilih salah satu dari kota yang dituju, dan tentunya koordinasi akan terus kami lakukan. Harapannya, Bojonegoro bisa menjadi daerah yang makmur dan membanggakan,” ujar Sudiono.
Sudiono juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses penganggaran selama hal tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Kami siap mengawal anggaran selama penggunaannya selaras dengan harapan rakyat dan pemerintah,” tegasnya.
Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, diharapkan pembangunan dan layanan publik di Bojonegoro dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(sy)
