BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bojonegoro secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sikap akhir partai berlambang bintang mercy tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dewan. Selasa (07/07/2026).
Kendati memberikan persetujuan karena capaian realisasi pendapatan daerah yang sukses melampaui target hingga 110 persen, Fraksi Demokrat menyodorkan sederet catatan kritis dan evaluasi menohok terhadap program kerja eksekutif.
Dalam pandangan fraksi yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi H. Sukur Priyanto dan Sekretaris Mochlasin Afan, Demokrat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan evaluasi total terhadap program prioritas “Gayatri”.
Berdasarkan pantauan riil dan keluhan di media sosial, program bantuan ternak ayam petelur ini dinilai justru membebani masyarakat penerima manfaat.
Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan bahwa para peternak penerima program sangat terbebani oleh lonjakan harga pakan yang tinggi, sementara di sisi lain harga jual telur justru anjlok.
Kondisi ini memicu fenomena memprihatinkan di mana banyak warga terpaksa menjual ayam bantuan beserta kandangnya demi menghindari kerugian yang lebih besar.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Demokrat menuntut Pemkab segera menyusun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang lebih sistematis dan mudah dipahami, memperkuat struktur pendampingan yang solutif, serta menyiapkan langkah mitigasi pasar seperti diversifikasi produk atau kemitraan dengan sektor usaha skala besar untuk menyerap produksi telur.
Selain program Gayatri, Fraksi Demokrat memberikan perhatian serius terhadap lambatnya laju penyerapan anggaran berjalan.
Eksekutif diingatkan agar segera melakukan percepatan karena minimnya realisasi belanja daerah dinilai langsung berdampak pada lesunya perputaran ekonomi masyarakat dan berpotensi menghambat penurunan angka kemiskinan.
Pernyataan strategis lain yang digaungkan Demokrat adalah dukungan penuh terhadap langkah legislatif untuk segera melakukan renegosiasi skema Participating Interest (PI) di Blok Cepu.
Pemkab diminta bergerak progresif guna memperbaiki struktur pembagian hasil migas yang dinilai timpang, demi menambah pundi-pundi pendapatan daerah.
Masalah birokrasi beasiswa juga tidak luput dari koreksi, di mana Pemkab diminta mempermudah persyaratan akses bagi masyarakat serta menyetop kebiasaan mengubah-ubah aturan yang kerap membingungkan pemohon.
Di akhir pendapatnya, Demokrat menekankan agar seluruh jawaban normatif Bupati Setyo Wahono dalam pemandangan umum benar-benar diwujudkan dalam langkah konkret.
Pemkab juga direkomendasikan untuk memperketat pengawasan proyek strategis agar tepat mutu dan tepat waktu, serta mengutamakan perencanaan berbasis kebutuhan dasar masyarakat.(sy)
