BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi seluruh jajaran aparat penegak hukum untuk mempertegas komitmen dalam menghadirkan keadilan yang merata bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jinangkung Persada Nusantara (LBH JP Nusantara), Bambang Iswahyudi, S.H., M.H. Pihaknya memberikan apresiasi tinggi sekaligus ucapan selamat kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dedikasi panjang yang telah diukir. Rabu (1/07/2026).
Menurut Bambang, usia sewindu abad merupakan perjalanan historis yang panjang dan menjadi bukti konkret loyalitas Polri dalam mengawal kondusivitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), serta menegakkan supremasi hukum di tengah dinamika zaman yang kian kompleks.
Oleh sebab itu, Hari Bhayangkara tidak boleh terjebak dalam batas agenda seremonial tahunan semata, melainkan wajib dijadikan ruang evaluasi total demi mendongkrak kualitas pelayanan publik.
Di era modern saat ini, institusi Polri dituntut untuk semakin adaptif dalam merespons cepat setiap dinamika sosial, lompatan teknologi, hingga tingginya ekspektasi publik yang mendambakan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Bambang menggarisbawahi bahwa keberhasilan menciptakan iklim hukum yang sehat tidak bisa hanya dibebankan pada pundak satu instansi tunggal.
Konvergensi taktis antara korps kepolisian dan lembaga bantuan hukum dinilai sebagai fondasi utama dalam menjamin kepastian hukum serta memproteksi hak-hak konstitusional warga negara.
“Polri memiliki peran strategis sebagai penjaga keamanan, sementara lembaga bantuan hukum hadir memberikan pendampingan dan memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali,” ujar Bambang Iswahyudi.
Praktisi hukum terkemuka ini juga mengapresiasi langkah transformasi Polri melalui program Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
Skema ini dinilai sangat tepat dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat yang merindukan sosok polisi yang responsif, terbuka dalam bertugas, serta mampu menyuguhkan rasa aman yang objektif.
Di sisi lain, Bambang menegaskan bahwa LBH memiliki tanggung jawab moral untuk gencar memberikan edukasi dan melek hukum bagi masyarakat lapis bawah.
Di waktu yang sama, LBH juga siap memposisikan diri sebagai mitra kritis yang konstruktif guna memberikan masukan objektif demi menyempurnakan potret penegakan hukum nasional.
“Penegakan hukum yang berkeadilan hanya bisa terwujud apabila seluruh elemen saling mendukung. Kami siap menjalin kerja sama yang konstruktif dengan Polri, memberikan pendampingan kepada masyarakat, sekaligus mendukung setiap langkah perbaikan yang dilakukan institusi kepolisian demi meningkatkan kepercayaan publik (public trust),” tegas Bambang.
Pihaknya menaruh harapan besar agar jajaran Polri konsisten memegang teguh asas profesionalisme, integritas, serta kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) tanpa memandang latar belakang, jabatan, maupun status sosial seseorang.
Masyarakat mendambakan aparat penegak hukum yang bernyali besar dalam menindak tegas setiap bentuk pelanggaran, namun tetap tegak menjunjung tinggi prinsip keadilan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Menutup pernyataannya, Bambang melayangkan doa terbaik bagi seluruh personel Polri di penjuru tanah air agar senantiasa dianugerahi kesehatan, ketangguhan, dan kelancaran dalam menunaikan amanah mulia sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin profesional, humanis, berintegritas, serta semakin dipercaya dan dicintai masyarakat. Teruslah menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan mewujudkan Indonesia yang aman, damai, maju, serta berkeadilan,” pungkasnya.(sy)
