Selain itu juga diperuntukkan bagi subsektor hortiluktura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan/atau perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi dengan luas lahan maksimal 2 hektare, termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Alokasi pupuk organik nantinya akan diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas padi di lahan sawah dengan kandungan C organik kurang dari 2%.
Untuk diketahui, pemerintah telah menambah anggaran pupuk subsidi untuk petani di seluruh Indonesia menjadi Rp54 triliun untuk 2024.
Sejalan dengan penambahan anggaran tersebut, Amran telah menandatangani surat penambahan volume pupuk bersubsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
“Kita sepakati setiap tahun minimal, bukan maksimal, 9,5 juta ton [volume pupuk subsidi], nilainya Rp54 triliun,” ujar Amran beberapa waktu lalu.
Adapun, alokasi pupuk sebanyak 9,55 juta ton resmi diputuskan melalui Surat Menteri Keuangan No. S-297/MK.02.2024. Selanjutnya, Amran telah mengirimkan surat kepada Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia, perihal alokasi tambahan pupuk bersubsidi.(red)
