”Kami berharap Pemerintah Kabupaten memiliki website khusus yang melaporkan data informasi pengelolaan Barang Milik Daerah agar masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah,” ujar Agus Dita.
Pada sektor pariwisata, fraksi ini mendorong pengembangan destinasi berbasis Geopark dengan memperhatikan aksesibilitas serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci keberhasilan implementasi RIPPARKAB 2026–2030.
Fraksi PKB juga memberikan perhatian besar pada perlindungan perempuan dan anak.
Mereka merekomendasikan penguatan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) hingga level desa serta standardisasi kualitas SDM pada UPTD PPA, termasuk psikolog dan pekerja sosial.
Selain itu, dalam Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA), PKB mendorong pembentukan Gugus Tugas KLA dan fasilitasi Forum Anak sebagai wadah partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah.
”Melalui komitmen politik yang kuat, Kabupaten Bojonegoro diharapkan menjadi pionir dalam mewujudkan sistem perlindungan yang transformatif, inklusif, dan bermartabat,” tegasnya dalam rapat tersebut.
Penyampaian pemandangan umum ini merupakan bagian dari tahapan legislasi sebelum Raperda tersebut dibahas lebih lanjut bersama panitia khusus (pansus) DPRD dan pihak eksekutif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(red)
