BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro secara resmi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (11/3/2026).
Juru bicara fraksi, Lasmiran, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A, menekankan pentingnya transparansi tata kelola aset daerah dan penguatan fasilitas perlindungan sosial.
Salah satu poin krusial yang disoroti Fraksi PDI Perjuangan adalah Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Lasmiran menegaskan bahwa manajemen aset selama ini masih memerlukan kerapian dan kejelasan status.
”Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa aset yang selama ini pengelolaannya kurang rapi, seperti eks Korwil Pendidikan di kecamatan dan aset alat mesin pertanian (alsintan), harus diatur manajemennya agar lebih jelas,” ujar Lasmiran.
Selain itu, ia meminta agar aset hasil Corporate Social Responsibility (CSR) seperti jembatan, PJU, dan bangunan lainnya dicatat secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar perawatan barang tersebut menjadi lebih optimal dan akuntabel.
Terkait Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA), PDI Perjuangan memberikan catatan khusus mengenai implementasi di lapangan.
