Di sektor pariwisata, Fraksi Demokrat memberikan perhatian khusus pada infrastruktur dan pemasaran digital.
Dalam pembahasan Raperda RIPPARKAB 2026–2030, mereka mendorong pemerintah daerah untuk melakukan promosi yang lebih inovatif melalui media digital dan penyelenggaraan ajang wisata yang ikonik.
”Pengembangan wisata harus berdampak nyata bagi UMKM lokal melalui konsep pariwisata berbasis masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan sebagai perhatian utama,” tambahnya.
Selanjutnya, terhadap Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA), Fraksi Demokrat menekankan pentingnya aspek pencegahan.
Pemerintah diminta memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan perlindungan pertama dan menjamin keamanan korban dari intimidasi selama proses hukum berlangsung.
Fraksi Demokrat juga mendesak agar hak dasar anak, seperti identitas kelahiran, pendidikan, dan kesehatan gizi, diintegrasikan ke dalam seluruh sektor pembangunan.
Mereka meminta agar ruang partisipasi anak, seperti Forum Anak, dioptimalkan agar suara generasi muda terdengar dalam kebijakan daerah.
Menutup pandangannya, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima kelima Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya, dengan harapan melahirkan regulasi yang berkualitas dan implementatif bagi pembangunan Bojonegoro.(red)
