BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan Pemandangan Umum terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Rabu (11/3/2026).
Juru bicara fraksi, Hadi Winarto, menegaskan bahwa seluruh regulasi yang tengah dibahas harus menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata.
Terkait Raperda Pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, Fraksi Gerindra menilai pencabutan tersebut krusial untuk memberikan kejelasan hukum dalam penataan desa agar selaras dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Gerindra mendorong pemerintah daerah agar pasca-pencabutan segera menerbitkan regulasi baru yang mampu memfasilitasi pemberdayaan masyarakat serta kemandirian desa secara mandiri.
”Pencabutan ini penting untuk menghindari kekosongan hukum dan tumpang tindih aturan, terutama dalam hal pembentukan, penggabungan, atau penghapusan desa agar sesuai dengan asas efektivitas pemerintahan,” ujar Hadi Winarto.
Mengenai Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi Gerindra menuntut terciptanya sistem pengelolaan kekayaan daerah yang informatif, transparan, dan akuntabel.
Gerindra berharap aturan baru tersebut dapat memaksimalkan pemanfaatan aset sebagai faktor pengungkit bagi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
