Menurutnya, ketika wajib pajak sudah memiliki kesadaran tinggi untuk memenuhi kewajibannya namun terhambat oleh sistem penunjang yang kurang optimal, maka menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan total.
Setyo Wahono menyatakan di hadapan peserta forum bahwa dirinya sangat memahami keinginan para pengusaha agar bisnis mereka dapat terus berkembang.
Oleh karena itu, skema pelayanan perpajakan daerah wajib didesain dengan prinsip yang mudah, cepat, akurat, serta sama sekali tidak membebani operasional usaha.
Pernyataan bupati tersebut langsung disambut antusias oleh para pelaku usaha yang hadir dalam ruang diskusi.
Setyo Wahono juga menginstruksikan kepada Bapenda bersama Bank Jatim selaku mitra penyedia layanan digital untuk segera melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas infrastruktur jaringan, sekaligus merumuskan formulasi solusi yang lebih meringankan terkait pengadaan perangkat rekam transaksi.
Ia kembali menekankan bahwa esensi dari semangat pelayanan publik harus berorientasi pada kemudahan masyarakat, bukan justru menciptakan sekat-sekat hambatan baru bagi warga yang berniat baik memenuhi kewajiban perpajakannya.
Jika masyarakat sudah taat dan mau membayar pajak namun sistem aplikasinya masih menyulitkan, maka hal itu merupakan pekerjaan rumah besar bagi jajaran pemerintah untuk segera dibenahi.
Melalui penyelenggaraan Forum Rembuk Pajak Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dapat merajut hubungan kemitraan yang semakin harmonis antara sektor publik, institusi perbankan, dan pelaku usaha.
Sinergi yang kokoh ini dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih, meningkatkan indeks kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat modal pembangunan menuju Bojonegoro yang lebih makmur dan membanggakan.(red/pim)
