Ads
Investigasi

Dimenangkan Kontraktor Luar Daerah, Proyek PJU Sreseh Sampang Rp3 Miliar Disorot Soal SKK dan K3

syailendraachmad51
×

Dimenangkan Kontraktor Luar Daerah, Proyek PJU Sreseh Sampang Rp3 Miliar Disorot Soal SKK dan K3

Sebarkan artikel ini
IMG 20261117 WA0104

SAMPANG||TRANSINEWS — Proses lelang paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Area Sreseh, Sampang, Jawa Timur, oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang menuai sorotan tajam.

Betapa tidak, proyek bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dimenangkan oleh CV Dharma, sebuah perusahaan asal luar daerah Kabupaten Sampang. Selasa, 17/11/26

Berdasarkan data pengumuman tender, proyek PJU Area Sreseh ini menetapkan nilai Pagu anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp2.998.923.000,00.

CV Dharma yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad No. 8 A, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, keluar sebagai pemenang setelah mengajukan penawaran di angka Rp2.938.325.880,74. Angka penawaran tersebut tercatat tidak mengalami perubahan berarti baik pada tahap harga terkoreksi maupun harga negosiasi.

Kendati tahapan administrasi lelang telah rampung, penunjukan kontraktor luar daerah ini memicu sejumlah pertanyaan serius terkait potensi kejanggalan dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Ancaman Molor hingga Bayang-Bayang Mark-Up Anggaran

Secara umum, problematika pada proyek PJU kerap terbelah menjadi dua kutub utama: kendala teknis konstruksi di lapangan serta karut-marut tata kelola anggaran yang beririsan dengan hukum.

Lemahnya pengawasan instansi berwenang berisiko tinggi memicu keterlambatan pengerjaan dari jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu, proyek pengadaan PJU—khususnya yang menggunakan sistem solar cell maupun lampu ornamen—selama ini menjadi salah satu sektor yang rentan tersandung kasus hukum.

Mulai dari indikasi penggelembungan harga (mark-up), praktik gratifikasi, hingga potensi konflik kepentingan di balik meja lelang, menjadi celah yang harus diawasi secara ketat oleh publik dan aparat penegak hukum.

Pertanyakan Profesionalisme Kontraktor “Luar Kota” dan Minimnya Atribut K3

Sorotan kian menajam tatkala menelisik profil pemenang tender. CV Dharma yang berkedudukan di Kabupaten Sumenep dipastikan harus menanggung beban operasional atau biaya mobilisasi logistik yang lebih tinggi dari luar daerah.

Kondisi ini dikhawatirkan berdampak langsung pada efisiensi anggaran di lapangan dan berujung pada dugaan pengerjaan yang tidak profesional.

Indikasi ketidakberesan kian menguat dengan adanya dugaan bahwa perusahaan tersebut tidak melengkapi dokumen administrasi krusial, seperti Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK).

Temuan di lapangan pun mengindikasikan para pekerja terkesan amatir; tidak terlihat mengenakan atribut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara standar, serta diduga mengabaikan kaidah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).

Publik kini mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang serta lembaga pengawas independen untuk memperketat pengawasan fisik di lapangan.

Proyek yang digadang-gadang demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat Sreseh ini jangan sampai justru berubah menjadi proyek mangkrak atau temuan hukum akibat lemahnya kontrol sejak awal pelaksanaan. (sy)