Kualitas fasilitas dan layanan rumah sakit daerah ini bahkan mulai diminati warga dari kabupaten tetangga.
”Kemarin ada warga Tuban yang mengalami sakit jantung dan berobat ke RSUD Sosodoro. Ini menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan kita mulai dipercaya. Ke depan harapan kami Bojonegoro benar-benar menjadi kota tujuan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujar Setyo Wahono.
Selain memaparkan agenda prioritas kesehatan dan pendidikan, Bupati Setyo Wahono menguraikan arah transformasi tata kelola pemerintahan menuju Data Driven Government—yakni perumusan setiap kebijakan daerah yang wajib berbasis data akurat dan valid agar tepat sasaran. Ia juga menyinggung pekerjaan rumah Pemkab di sektor pariwisata, yang akan terus diintegrasikan dengan pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, pertanian, serta investasi daerah guna menciptakan lapangan kerja baru.
Untuk mengawal seluruh agenda pembangunan tersebut, Bupati menegaskan pentingnya kemitraan strategis dan komunikasi dua arah bersama insan pers di era digital. Pihaknya menginstruksikan seluruh Kepala OPD agar menjadikan pers sebagai mitra dialog dan terbuka memberikan klarifikasi berbasis data.
”Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan media untuk menyampaikan program-program pembangunan, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Mari kita bangun komunikasi yang adaptif dan solutif. Dengan sinergitas yang kita bangun, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin baik,” paparnya.
Setyo Wahono menambahkan, pemerintah daerah ingin membangun ruang komunikasi yang jujur dan interaktif, bukan sekadar penyebaran rilis satu arah. Ia juga meminta para pejabat di lingkungannya untuk responsif dan bijak menyikapi kritik masyarakat melalui media.
”Kami selaku pimpinan daerah sudah memberikan arahan kepada seluruh kepala OPD bahwa rekan-rekan media adalah sahabat dan mitra kita. Oleh karenanya agar menjawab sesuai kemampuan apabila ada pertanyaan dari media. Sebab jika informasi yang disampaikan itu tidak benar pasti ada konsekuensinya. Berikan informasi yang berbasis data dan apa adanya kepada masyarakat, karena media harus mampu memberikan edukasi yang sebaik-baiknya,” imbaunya.
”Pemerintah tidak boleh antikritik. Justru kritik yang disampaikan secara benar dan bertanggung jawab menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Kami berharap sebisa mungkin apa yang ditanyakan teman-teman media dapat kami jawab. Yang kami harapkan adalah komunikasi dua arah, bukan sekadar mengirim tautan berita tanpa pertanyaan,” lanjutnya menegaskan.
Dinkominfo Tekankan Peran Pers Tangkal Hoaks
Sejalan dengan arahan Bupati, Kepala Dinkominfo Kabupaten Bojonegoro, Arif Afandy, menyampaikan apresiasi atas kontribusi insan pers dalam mengawal program-program Pemkab Bojonegoro. Menurutnya, kerja sama yang solid antara pemerintah dan pers sangat krusial dalam menjaga kondusivitas arus informasi di era digital.
”Sinergi dengan media ini penting untuk menangkal hoaks, membangun narasi positif pembangunan, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Terima kasih atas kehadiran dan kepedulian rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan media gathering yang diselenggarakan Pemkab Bojonegoro,” tutur Arif Afandy.
Komitmen Pemkab Bojonegoro dalam membenahi sektor kesehatan dan pendidikan tinggi bergerak seiring dengan penguatan keterbukaan publik. Dengan merangkul insan pers sebagai mitra strategis yang independen, pemerintah daerah optimistis mampu membangun ekosistem informasi yang sehat, akurat, dan adaptif. Kolaborasi yang berlandaskan data dan transparansi ini menjadi kunci utama dalam merawat public trust, memastikan setiap pijakan pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
