Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 5,17 triliun.
Di sisi belanja, Pemkab Bojonegoro merealisasikan anggaran sebesar Rp 6,40 triliun atau 81,36 persen dari plafon Rp 7,87 triliun.
Alokasi tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jaringan, dan irigasi senilai Rp 701,4 miliar, serta pembangunan gedung dan fasilitas publik lainnya.
Sejalan dengan kinerja tersebut, Pemkab Bojonegoro juga memaparkan deretan prestasi sepanjang 2025, mulai dari Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya, Kabupaten Layak Anak, hingga keberhasilan memecahkan Rekor MURI 2.025 Penari Api Kayangan.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Abdulloh Umar menyatakan bahwa pihak legislatif akan segera menindaklanjuti usulan dan capaian tersebut melalui fungsi legislasi yang maksimal.
Setelah penyampaian nota penjelasan ini, agenda akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD.
”DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas seluruh rancangan peraturan daerah ini secara cermat dan konstruktif, sehingga nantinya dapat melahirkan regulasi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Bojonegoro,” tegas Abdulloh Umar.
Proses pembahasan LKPJ ini diharapkan dapat berjalan lancar hingga tahap penetapan rekomendasi dan Peraturan Daerah (Perda) guna terus mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.(red)
