BOJONEGORO||TRANSISINEWS- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rabu (12/11/2025).
Juru Bicara Fraksi, Erik Maulana Heri Kiswanto, menekankan pentingnya APBD 2026 yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
Dalam sambutannya, Erik Maulana Heri Kiswanto menyampaikan bahwa APBD 2026 haruslah fokus pada program-program penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif. Hal ini didukung oleh demografi Kabupaten Bojonegoro yang memiliki proporsi generasi milenial dan Gen Z sebesar 49,12 persen dari total penduduk.
“APBD 2026 haruslah fokus pada program-program penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif,” ujar Erik Maulana Heri Kiswanto. “Hal ini didukung oleh demografi Kabupaten Bojonegoro yang memiliki proporsi generasi milenial dan Gen Z sebesar 49,12 persen dari total penduduk.”
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memaksimalkan proyeksi belanja yang sudah dialokasikan pada Tahun 2026, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan pembangunan.
“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus serius dalam hal belanja hibah, khususnya dalam hal ini adalah hibah kepada badan usaha yang bergerak dan berperan dalam memajukan perekonomian kreatif,” tambah Erik Maulana Heri Kiswanto.
Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD 2026 dapat menjadi tahun akselerasi dari apa yang selama ini sudah berjalan, dengan fokus pada pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan.
Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan antara lain:
– Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik 22% jika dibandingkan Tahun 2025
– Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 masih jauh dari target
– Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
– Belanja hibah harus difokuskan pada badan usaha yang bergerak dan berperan dalam memajukan perekonomian kreatif
Dengan demikian, Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD 2026 dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.(sy)
