BOJONEGORO||TRANSISINEWS- Mekanisme pelaksanaan realisasi Program CSR (Corporate Social Responsibility) di tahun 2025 dan Rencana Program CSR tahun 2026, menjadi pembahasan penting Komisi C DPRD Bojonegoro dalam rapat kerja yang digelar, pada Rabu (05/11/2025).
Rapat kerja Komisi C DPRD Bojonegoro dipimpin langsung Ketua Komisi Ahmad Supriyanto didampingi seluruh anggota, Bappeda Bojonegoro (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yakni: PT. ADS, PT. BPR Bank Daerah Bojonegoro, PDAM Tirta Buana, PT. Pertamina Ep Sukowati, EMCL, dan PT. Pertamina Ep Cepu zona 12.
Ketua Komisi C Ahmad Supriyanto mengawali rapat kerja dengan mempertanyakan realisasi CSR pada tahun 2025 apakah sudah sesuai dengan rencana program dari Bappeda dan perusahaan milik daerah sebagai penyalur CSR.
“Melalui Bappeda Bojonegoro kita akan menyinkronkan terkait pelaksanaan realisasi alokasi dana dengan masing-masing perusahaan penyalur CSR,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekretaris Komisi C Maftukhan, menanyakan apa saja yang sudah direalisasikan oleh perusahaan penyalur CSR di tahun 2025,?
Apakah sudah sama dengan perencanaan CSR yang dibuat atau mungkin tidak terealisasikan tepat sasaran,??.
“Kami minta data-data perencanaan dan realisasi CSR tahun 2025. Dikhawatirkan perencanaan dengan realisasinya tidak sama,” tegasnya.
Menurut penjelasan perwakilan Bappeda Bojonegoro, bahwa tim telah mencoba memformulirkan beberapa usulan dana alokasi dari beberapa perusahaan penyalur CSR di tahun 2025.
Salah satunya dari PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS) dengan rincian secara global pada tahun 2025 total alokasi sekitar Rp. 8.811.945.950,- sementara sampai Oktober 2025 realisasi usulan alokasi baru mencapai sekitar Rp. 5.008.060.316,-.
“Sehingga yang belum teralokasikan sejumlah Rp. 3.803.885.634,-,” terangnya.
Bappeda Bojonegoro juga berkomitmen akan memperbaiki dan meningkatkan perhatian terhadap usulan prioritas program yang lebih penting dalam pembagian alokasi dana CSR agar tidak terjadi double accounting.
“CSR merupakan sebuah bagian program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi yang mengedepankan program prioritas kesejahteraan masyarakat, jadi kita harus berhati-hati dalam merumuskan nya,” tambahnya.
Salah satu perwakilan BUMD, Direktur Utama PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS), Moch. Kundori menyampaikan bahwa data program CSR sinkronisasi nya memang melalui Bappeda dan masih ada sisa sekitar 3M yang belum teralokasikan.
“Dan memang sampai bulan Oktober, kami mengakui masih ada sisa program yang belum teralokasikan dan telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk digunakan diprogram prioritas seperti halnya program gayatri. Namun untuk teknisnya masih dalam proses diskusi dengan dinas terkait karena memang sampai saat ini data yang digunakan untuk gayatri masih dalam proses pendataan,” jelasnya.
Kundori juga menyampaikan perencanaan program alokasi CSR tahun 2026 belum bisa ditentukan dengan Bappeda Bojonegoro dikarenakan menunggu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di tahun 2026, yang nantinya akan menjadi besaran nominal CSR.
“Sehingga kami sering menggunakan metode proyeksi pendapatan bersih, dan nilai besaran CSR akan melalui kesepakatan antara pemegang saham saat RUPS,” ungkapnya.
Dengan adanya rapat kerja Komisi C, BUMD dan Bappeda Bojonegoro, diharapkan dapat menjaga tanggungjawab bersama dalam merealisasikan dana CSR untuk kesejahteraan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Sy)
