Serta juga peran MRPB saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Provinsi ini. Saya juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki dugaan penggunaan dana operasional Pimpinan MRPB oleh pimpinan sementara yang cenderung melanggar amanat Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, jelas Warinussy
Lanjut Warinussy, Tentang Majelis Rakyat Papua (MRP). Peran Pejabat Gubernur sangat penting dalam mengkomunikasikan proses pelantikan Pimpinan MRPB terpilih kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri). Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, kami akan turut mengkawal proses pelantikan Pimpinan MRPB yang sudah terpilih dan juga pengelolaan dana yang diduga menyalahi prosedur di dalam lembaga yang Mulia di Papua Barat tersebut.
