Teluk Bintuni- Transisinews.com. Dalam kapasitas sebagai seorang Advokat dan Penegak Hukum berdasarkan amanat Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta sebagai salah satu Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah memenangkan penghargaan internasional di bidang HAM : John Humphrey Freedom Award Tahun 2005 di Montreal, Canada. Yan Christian Warinussy belum percaya dan cenderung meragukan hasil pencarian yang telah dikerjakan oleh Mabes Polri
“bekerjasama dengan Polda Papua Barat di bawah pimpinan langsung Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir, SIK, MTCP. Operasi yang di beri nama sandi Operasi Alfa Bravo Moskona yang melibatkan sekitar 510 personil dari Polri, TNI, Basarnas dan keluarga maupun pengacara dan Perwakilan Komnas HAM RI di Provinsi Papua tersebut telah resmi dihentikan.
“Saya tidak percaya, karena kesimpulan yang diperoleh sebagaimana ditegaskan oleh Saudara Kapolda Papua Barat Irjen Isir bahwa kemungkinan besar hanyut terbawa arus deras Sungai Rawara di Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Itu artinya Operasi yang melibatkan personil dalam jumlah besar dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) masih perlu didalami dengan penyelidikan untuk keadilan di Mabes Polri.
Caranya adalah memanggil para saksi yang terlibat dalam Operasi Desember 2024 bersama Iptu Tomi Samuel Marbun. Pemeriksaan perlu dilakukan di depan penyidik Mabes Polri secara transparan dan netral serta mandiri. Ke tujuh orang personil yang diterangkan sama-sama turut menyeberangi Sungai Rawara pada Kamis (18 Desember 2024) dengan Iptu Marbun perlu memberikan keterangan di Mabes Polri. Termasuk mantan Kapolres Teluk Bintuni AKBP Dr.Choiruddin Wahid pun perlu dipanggil menghadap penyidik Mabes Polri guna didengar keterangannya terkait pertanggung jawaban komando saat itu.
Saya cenderung sependapat dengan pernyataan anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas agar AKBP Choiruddin Wahid segera diberhentikan dari jabatannya sebagai salah satu petinggi di Polda Papua Barat. Ini penting demi membuat terang penyelidikan perkara tersebut. Sehingga semua anggota Unit Reserse Mobil (Resmob) dan Brimob dapat didengar keterangannya sebagai saksi di Mabes Polri. Serta jika ada anggota TNI yang ikut dalam regu yang menyeberang bersama Iptu Marbun saat itu, dapat pula diperiksa di Polisi Militer TNI. Ucap Warinussy kepada Awak Media Jumat 2 Mei 2025
Warinussy mendesak hal ini demi terpenuhinya keadilan bagi keluarga Marbun (istri dan anaknya) serta pulihnya kepercayaan publik kepada Polri umumnya, khususnya Polda Papua Barat dan Polres Teluk Bintuni ke depan. Di saat operasi sedang dimulai di tepi Sungai Rawara ada informasi terjadi penembakan dan beritanya bahwa tembakan menyasar Kepala Perwakilan Komnas HAM RI di Provinsi Papua Frits Ramandey, ini sungguh menimbulkan diskusi di kalangan aktivis HAM di Tanah Papua, Indonesia dan Dunia.
Karena sama sekali tidak tuntas informasi bahwa ditemukan jejak sasaran penembakan tersebut. Sehingga kekuatiran Saudara Mandenas bahwa jangan sampai ada “cipta kondisi” ini menurut saya turut menjadi hal yang mengganggu keutuhan hasil Operasi Pencairan Iptu Marbun yang tidak selesai tersebut. Kenapa demikian karena istri dari Iptu Marbun, Riah Tarigan pernah mengatakan bahwa dia menerima sejumlah perlengkapan milik suaminya yang dikembalikan oleh institusi Polres Teluk Bintuni kepadanya sepeninggal informasi suami tercintanya tenggelam dan hanyut di Kali Rawara tersebut.” Pingkasnya
