“Kami berharap Dinas PTSP terus membantu memfasilitasi pondok-pondok pesantren yang belum memiliki izin. Pemerintah harus jemput bola, karena pesantren sudah banyak berkontribusi untuk daerah,” ujarnya saat selesai Rapat Paripurna, Rabu (15/10).
DPRD Bojonegoro akan menggelar rapat koordinasi lintas lembaga bulan depan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam membantu pesantren.
Mitro’atin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan asosiasi pesantren untuk menyiapkan mekanisme pendampingan dan fasilitasi perizinan.
“Yang terpenting, pondok pesantren ini harus terayomi dan merasa aman, karena tugas mereka mulia, membentuk karakter anak-anak agar berguna bagi nusa, bangsa, dan agama,” pungkas Hj. Mitro’atin.(sy)
