Klaster belanja lain yang tak luput dari evaluasi adalah pos Belanja Bantuan Sosial yang hanya terealisasi 66,96 persen atau senilai Rp114,44 miliar dari pagu Rp170,88 miliar.
Hal ini memicu desakan penyempurnaan basis data penerima manfaat terpadu.
Selain itu, realisasi minimalis pada Belanja Subsidi yang hanya terserap 17,40 persen serta Belanja Tak Terduga yang cuma mencatatkan serapan 0,35 persen diminta menjadi bahan koreksi agar tidak memicu fenomena penganggaran berlebih (idle budget).
Rentetan minimnya serapan belanja tersebut berkorelasi langsung terhadap tingginya akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Bojonegoro tahun 2025 yang menembus Rp2,073 triliun.
Bagi Fraksi Golkar, besarnya tumpukan kas daerah tersebut menjadi indikator riil bahwa kualitas perencanaan anggaran dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih perlu ditingkatkan agar dana publik termanfaatkan secara optimal.
Meski memberikan banyak catatan korektif, Fraksi Golkar tetap memberikan apresiasi tinggi atas solidnya kondisi pembiayaan daerah yang terbebas dari defisit fiskal.
Jajaran dewan juga memberikan penghormatan kolektif kepada jajaran Pemkab Bojonegoro yang sukses mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 12 tahun berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2025.
Sebagai langkah solutif, Fraksi Golkar merekomendasikan pemkab untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan sektor riil, mendongkrak produktivitas BUMD, mempercepat eksekusi program prioritas, serta memaksimalkan digitalisasi teknologi informasi dalam penataan sirkulasi anggaran daerah.
Menutup pandangannya, Golkar mengingatkan jajaran eksekutif untuk tidak berpuas diri mengingat tantangan inflasi dan dinamika ekonomi global ke depan menuntut sinergi ketat antara legislatif dan eksekutif demi menjaga kesejahteraan masyarakat.(red)
