Guna mengoptimalkan serapan anggaran pada tahun-tahun mendatang, Fraksi PDI Perjuangan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih cermat dalam menyusun skala prioritas kebutuhan serta memperkuat koordinasi lintas instansi sejak tahap perencanaan.
Secara khusus, menumpuknya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan menjadi catatan strategis.
Fraksi PDI Perjuangan menilai besarnya dana yang mengendap mengonfirmasi adanya peluang akselerasi pembangunan yang terlewatkan.
Eksekutif dituntut menyiapkan formulasi taktis agar anggaran yang tersedia dapat dikonversi secepatnya menjadi program kerja yang menyentuh kesejahteraan publik secara instan.
Evaluasi mendalam juga diarahkan pada rendahnya realisasi pos belanja bantuan sosial, yang tercatat hanya menyerap Rp114,44 miIiar atau 66,96 persen dari pagu anggaran sebesar Rp170,88 miliar.
Menilai kondisi tersebut cukup memprihatinkan di tengah tantangan ekonomi masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemkab Bojonegoro segera melakukan pemutakhiran berkala pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar akurasi dan kecepatan distribusi bantuan sosial ke depan berjalan lebih optimal.
Pada penguatan ekonomi kerakyatan, fraksi ini meminta pemkab memperbesar intervensi anggaran pada program pemberdayaan petani, peternak, serta pelaku UMKM lokal.
Sebagai penutup pandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi komitmen kepatuhan regulasi Pemkab Bojonegoro yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 12 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2014 hingga 2025 sebagai landasan tata kelola keuangan yang akuntabel.(red)
