BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan sejumlah apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Natasya Devianti, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Senin (22/6/2026).
Fraksi PDI Perjuangan menilai capaian fiskal pada sektor pendapatan daerah Bojonegoro sepanjang tahun 2025 patut diapresiasi karena menyentuh angka 110,51 persen dari target.
Keberhasilan ini linier dengan lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 21,48 persen dibanding tahun sebelumnya serta realisasi pendapatan transfer pusat yang menembus 111,12 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah didesak untuk terus memperluas sumber PAD melalui akselerasi sektor ekonomi kreatif guna membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Dengan postur pendapatan daerah yang melimpah, Fraksi PDI Perjuangan menginginkan alokasi anggaran tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan mulai diorientasikan secara masif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Eksekutif diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan merata agar sirkulasi keuangan daerah berbanding lurus dengan peningkatan daya saing dan daya beli riil warga setempat.
Sorotan tajam tertuju pada potret belanja daerah tahun 2025 yang terealisasi sebesar 81,50 persen dari total pagu anggaran Rp7,877 triliun.
