BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Imam Sholikin, kembali turun ke lapangan untuk menjemput aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Masa Sidang I Tahun 2026.
Bertempat di Dusun Nduri, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Kamis (05/02), politisi senior ini menerima berbagai keluhan krusial, mulai dari infrastruktur jalan hingga bantuan sarana ibadah.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, warga Dusun Nduri secara spesifik menyoroti kondisi jalan poros desa yang menjadi urat nadi perekonomian warga.
Infrastruktur jalan di wilayah Ngambon dinilai mendesak untuk segera mendapatkan perbaikan guna memperlancar mobilitas masyarakat menuju pusat kecamatan maupun kabupaten.
Tidak hanya soal jalan, masalah klasik di sektor pertanian juga mencuat. Warga mengeluhkan ketersediaan pupuk yang sering kali menjadi kendala utama saat musim tanam tiba.
”Kami mencatat semua aspirasi ini. Terutama untuk jalan poros dusun di Nduri dan sekitarnya, ini akan menjadi prioritas kami di legislatif agar masuk dalam skema pembangunan infrastruktur tahun anggaran mendatang,” ujar Imam Sholikin di hadapan para warga Dapil V.
Aspirasi lain yang cukup menyita perhatian adalah permohonan bantuan dana untuk penyelesaian pembangunan Masjid Al-Mujahidin Dusun Nduri.
Diketahui, pembangunan rumah ibadah tersebut sudah berlangsung cukup lama namun hingga kini belum kunjung rampung (mangkrak).
Warga berharap melalui peran Imam Sholikin sebagai Ketua Komisi D, pemerintah daerah dapat memberikan stimulus anggaran agar masjid tersebut segera bisa digunakan secara maksimal oleh jamaah.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari komitmen Imam Sholikin dalam mengawal wilayah pemilihannya di Dapil V, yang meliputi enam kecamatan (Ngraho, Tambakrejo, Ngambon,Ngasem, Purwosari dan Margomulyo).
Sebagai Ketua Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat (termasuk pendidikan, kesehatan, dan keagamaan), Imam menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran akan difokuskan untuk memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat di pelosok Bojonegoro.
”Tugas kami di DPRD adalah memastikan suara dari desa seperti Nduri ini sampai ke meja pengambilan kebijakan di kabupaten. Semua usulan, baik fisik maupun bantuan sosial, akan kami kawal secara bertahap,” pungkasnya.(red/sy)
