BOJONEGORO||TRANSISI NEWS – Proyek rumah sakit khusus onkologi di Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang dibangun dengan anggaran Rp18 miliar dari APBD tahun 2024, kini terbengkalai dan tak kunjung rampung.
Proyek ini seharusnya menjadi fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bojonegoro, namun kini malah menjadi sorotan tajam karena kegagalan dalam pelaksanaannya.
Sorotan tajam kini mengarah pada kinerja PT. Duta Bhuana Jaya, perusahaan konsultan yang memenangkan tender pengawasan proyek dengan nilai kontrak yang mencapai Rp196.522.308,75.
Nilai kontrak ini sangat fantastis, terutama jika dibandingkan dengan pagu awal yang hanya Rp240.000.000,00. Dengan bobot penilaian teknis sebesar 80%, seharusnya kualitas pengawasan menjadi prioritas utama.
Baca Juga : Kunjungan Balasan Wabup Bojonegoro Di Musrenbang Blora
Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Bagaimana mungkin sebuah proyek dengan pengawasan yang diklaim berkualitas tinggi dapat berakhir mangkrak? Masyarakat kini mempertanyakan secara serius efektivitas dan profesionalisme konsultan pengawas.
Apakah pengawasan yang dilakukan hanya formalitas belaka, tanpa mampu mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang menyebabkan proyek ini terhenti?
Keterlambatan pembangunan ini tentu merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang sangat membutuhkan fasilitas kesehatan khusus ini.
Baca Juga : Wabup Bojonegoro: Mari Dukung Kebijakan dan Program Mas Bupati
Dana APBD Kabupaten Bojonegoro yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, terancam sia-sia jika proyek ini terus dibiarkan terbengkalai.
Pihak terkait, khususnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro selaku satuan kerja yang bertanggung jawab, perlu memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel terkait mandeknya proyek ini. Namun, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi, tidak memberikan jawaban atas pertanyaan media ini saat dihubungi Kamis (20/3) yang lalu hingga per hari ini Jum’at (28/3).
Salah satu pengamat program pemerintahan AR (35) warga Kecamatan Sumberrejo mengatakan, bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja konsultan pengawas menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menentukan langkah selanjutnya.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terkikis akibat proyek mangkrak yang tidak jelas pertanggungjawabannya,” Ujarnya.
Lanjutnya Ia mengatakan masyarakat Bojonegoro berhak mendapatkan kejelasan dan kepastian, serta yang terpenting, realisasi rumah sakit onkologi yang sangat mereka butuhkan.
“Kegagalan proyek ini bukan hanya sekadar persoalan infrastruktur, namun juga menyangkut harapan dan kesehatan masyarakat,” Tegasnya.
Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan tegas dan transparan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa proyek ini dapat segera diselesaikan.
AR juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja konsultan pengawas dan memastikan bahwa proyek ini dapat segera diselesaikan.
“Masyarakat Bojonegoro berhak mendapatkan kejelasan dan kepastian tentang proyek ini, dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek ini dapat segera diselesaikan,” Tegas AR menutup perbincangan. (Sy)
