BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Meski sedang menjalankan ibadah Umrah di Tanah Suci Makkah, Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, tetap memantau ketat dinamika politik dan pemerintahan di daerah.
Melalui wawancara via pesan WhatsApp, ia memberikan instruksi khusus kepada fraksinya menjelang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Bojonegoro, Rabu (25/03/2026).
Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa jarak tidak menghalangi fungsi pengawasan partai. Ia menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Golkar di legislatif untuk melakukan “bedah total” terhadap dokumen LKPJ yang mulai dibahas hari ini.
Evaluasi tahun ini, menurutnya, tidak boleh sekadar formalitas administratif.
“Saya instruksikan dari Makkah agar Fraksi Golkar membedah APBD secara detail. Lihat indikatornya, sasarannya, hingga realisasi program tersebut. Apakah kegagalan itu disebabkan oleh perencanaan yang tidak tepat, atau karena pelaksana program (Kepala OPD) yang tidak serius?” ujar Ahmad Supriyanto melalui pesan singkatnya.
Ahmad menekankan bahwa fokus utama fraksi adalah mengidentifikasi program-program yang gagal mencapai target.
Ia meminta pengkajian mendalam untuk mengetahui akar masalah yang menghambat serapan anggaran maupun dampak sosial di masyarakat.
Bagi Golkar, program yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat harus dievaluasi total. Hal ini penting agar sisa masa jabatan pemerintahan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Sebagai sosok yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Setyo Wahono – Nurul Azizah, Ahmad Supriyanto memberikan catatan khusus bagi kepemimpinan daerah di tahun 2026 ini.
Supriyanto meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk bersikap tegas terhadap jajaran birokrasi.
“Waktu terus berjalan, sedangkan visi dan misi Bupati harus segera dituntaskan. Jika ada Kepala OPD yang tidak serius menjalankan visi-misi daerah, segera dievaluasi dan diganti. Jangan ragu,” tegasnya.
Langkah instruksi dari Makkah ini diprediksi akan membuat suasana pembahasan LKPJ di gedung DPRD Bojonegoro berlangsung dinamis.
Fraksi Golkar dipastikan akan membawa data hasil bedah program tersebut ke meja pimpinan rapat guna memastikan anggaran daerah benar-benar terserap untuk kepentingan publik.
Golkar menilai ketegasan dalam memimpin birokrasi menjadi kunci utama agar visi pembangunan Bojonegoro tidak terhambat oleh kinerja perangkat daerah yang tidak terukur.(red)
