Politisi Fraksi Golkar ini juga meminta pemerintah daerah untuk menyederhanakan proses administrasi agar realisasi program Bansos dapat berjalan lebih cepat dan dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.
“Di bulan depan, kami juga akan mengadakan rapat kerja bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk membahas progres penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro,” tambahnya.
DPRD Bojonegoro juga berharap dapat dilibatkan dalam implementasi 14 program Bansos untuk memperkuat fungsi pengawasan.
Beberapa program Bansos diketahui masih tertunda, seperti Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D), yang belum dijalankan karena menunggu realisasi BPNT pusat untuk menghindari tumpang tindih. Berdasarkan data hingga awal September 2025, realisasi belanja daerah tercatat 34,31 persen, sedangkan realisasi pendapatan telah mencapai 74,31 persen.
“Program yang sudah dianggarkan dalam APBD semestinya segera dijalankan oleh OPD agar manfaatnya dapat cepat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Ahmad Supriyanto yang juga menjabat Ketua DPD Bojonegoro Partai Golkar.(sy)
