Sehingga menghindari tuntutan dari dugaan peristiwa Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) sebagai dimaksud dalam amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selaku Juru bicara JDP, Warinussy dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto selaku seorang Kepala Negara dari sebuah negara demokrasi besar di dunia agar segera memerintahkan dihentikannya segenap operasi militer dalam bentuk apapun di Tanah Papua,” Kata Warinussy kepada Wartawan minggu 12- 12/25
terhitung sejak Minggu Adventus keempat (Minggu, 21/12) ini hingga pasca perayaan Tahun Baru 1 Januari 2026. Ini penting untuk memberikan kesempatan mayoritas rakyat Papua, di kota, pinggiran kota, pesisir pantai bahkan wilayah pegunungan. Utamanya warga sipil Papua Asli yang kini berada dalam status sebagai pengungsi di luar kampung- kampung halamannya karena konflik bersenjata tersebut untuk dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dalam suasana damai.
JDP juga mendesak diberikannya akses kemanusiaan bagi hadirnya Gereja Kristen dan Katolik di wilayah pelayanan masing-masing dalam memberikan pelayanans Sakramen Perjamuan Kudus Akhir Tahun 2025. Serta Pelayanan Ibadah Natal 2025 dalam damai dengan para warga Papua Asli yang berada di tempat pengungsian di atas Tanah airnya sendiri yaitu Tanah Papua.*” tutup Warinussy
