Papua Barata- Transisinew.com. Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy Mengatakan, menjelang perayaan Hari Natal 25-26 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026, secara resmi mendesak Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar segera menghentikan segenap operasi militer dalam segelas bentuk di Tanah Papua
“dari Sorong sampai Merauke. Hal ini JDP sampaikan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kekerasan yang seringkali menimpa warga sipil di wilayah konflik bersenjata seperti Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten pegunungan Bintang dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Pegunungan. Juga di Kabupaten IntanJaya, Kabupaten Paniai, Kabupate Deyai, Kabupaten Puncak Jaya serta Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua Tengah.
“Maupun di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Konflik bersenjata yang melibatkan aparat keamanan militer dan kepolisian Republik Indonesia dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Warinussy Menambahkan, senantiasa juga mengakibatkan jatuhnya korban tewas secara sia-sia pada warga sipil Orang Papua Asli yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari TPNPB. Demi alasan menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah NKRI, warga sipil Orang Papua Asli yang senantiasa menjadi korban peristiwa kekerasan antara aparat militer dan Polri dengan TPNPB di wilayah-wilayah konflik seringkali disebut sebagai “simpatisan” dan atau bagian dan atau anggota TPNPB.
Sehingga menghindari tuntutan dari dugaan peristiwa Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) sebagai dimaksud dalam amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selaku Juru bicara JDP, Warinussy dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto selaku seorang Kepala Negara dari sebuah negara demokrasi besar di dunia agar segera memerintahkan dihentikannya segenap operasi militer dalam bentuk apapun di Tanah Papua,” Kata Warinussy kepada Wartawan minggu 12- 12/25
terhitung sejak Minggu Adventus keempat (Minggu, 21/12) ini hingga pasca perayaan Tahun Baru 1 Januari 2026. Ini penting untuk memberikan kesempatan mayoritas rakyat Papua, di kota, pinggiran kota, pesisir pantai bahkan wilayah pegunungan. Utamanya warga sipil Papua Asli yang kini berada dalam status sebagai pengungsi di luar kampung- kampung halamannya karena konflik bersenjata tersebut untuk dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dalam suasana damai.
JDP juga mendesak diberikannya akses kemanusiaan bagi hadirnya Gereja Kristen dan Katolik di wilayah pelayanan masing-masing dalam memberikan pelayanans Sakramen Perjamuan Kudus Akhir Tahun 2025. Serta Pelayanan Ibadah Natal 2025 dalam damai dengan para warga Papua Asli yang berada di tempat pengungsian di atas Tanah airnya sendiri yaitu Tanah Papua.*” tutup Warinussy
