BOJONEGORO||TRANSISINEWS — Bupati Bojonegoro Setyo Wahono secara resmi menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, pada Rabu (26/08/2026).
Dalam penyampaiannya, Setyo Wahono memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi dewan yang telah memberikan catatan kritis, saran, serta pertanyaan strategis demi mengawal penyusunan anggaran daerah.
”Sinergi dan komunikasi antara legislatif dan eksekutif merupakan fondasi yang kokoh dalam merancang kebijakan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” ujar Setyo Wahono.
Menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PAN, Demokrat, Golkar, dan PKS mengenai pendapatan daerah, Bupati mengonfirmasi bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemkab Bojonegoro terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi.
Terkait pertanyaan Fraksi PKB mengenai penurunan pendapatan transfer pusat sebesar Rp205,09 miliar, Setyo Wahono menjelaskan hal itu merupakan penyesuaian rincian alokasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Untuk menutupi celah tersebut, Pemkab Bojonegoro memfokuskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan.
”Kami terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui strategi pemutakhiran basis data wajib pajak, penggalian potensi, pengawasan omzet secara elektronik, serta digitalisasi pemungutan. Pemanfaatan QRIS dan kanal pembayaran modern terintegrasi mempercepat pencocokan data serta mempersempit kebocoran,” paparnya.
Setyo Wahono menegaskan bahwa kendati pendapatan terkoreksi, efisiensi dilakukan pada belanja operasional non-prioritas untuk dialihkan ke belanja prioritas sehingga pelayanan publik dipastikan tidak terganggu.
Mengenai kenaikan pagu belanja modal yang tidak sebanding dengan realisasi, Setyo Wahono menjelaskan bahwa rendahnya realisasi fisik hingga semester pertama disebabkan oleh siklus aplikasi pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan proses waktu, sehingga penandatanganan kontrak fisik baru berjalan efektif pada bulan Juli dan Agustus.
Kenaikan belanja modal pada P-APBD 2026 ini ditujukan untuk membiayai program infrastruktur yang telah siap secara teknis.
Menanggapi pandangan umum Fraksi PAN terkait kenaikan belanja modal peralatan dan mesin, Bupati menyampaikan bahwa alokasi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan, serta memfasilitasi kebutuhan peralatan kantor akibat adanya penambahan pegawai baru.
Pemkab Bojonegoro menjamin kenaikan anggaran tersebut tidak akan mengorbankan pelayanan dasar dan anggaran mandatory spending tetap dipenuhi sesuai aturan.
Terkait sektor kesejahteraan masyarakat, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan secara real-time agar bantuan sosial tepat sasaran.
Sementara itu, merespons pandangan Fraksi Demokrat mengenai penyesuaian BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan, Setyo Wahono menerangkan bahwa langkah tersebut merupakan hasil rekonsiliasi dan pembersihan basis data agar tidak terjadi tumpang tindih kepesertaan.
Adapun perubahan penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa pada P-APBD 2026 dilakukan atas penyesuaian kemampuan keuangan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan BKK tahun sebelumnya, serta dinamika prioritas pembangunan desa.
Sementara penurunan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) disebabkan oleh pengalihan anggaran pada pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah.
Pemerintah daerah juga mengonfirmasi akan mengakomodir insentif guru swasta, Bosda Madin, serta insentif modin perempuan dan marbot sesuai ketentuan.
Terkait mitigasi kekeringan yang diusulkan Fraksi PAN-BPR dan Demokrat, Pemkab berkomitmen membangun infrastruktur air bersih jangka panjang yang berkelanjutan.
Mengenai angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada P-APBD 2026, Setyo Wahono menegaskan nilainya telah selaras dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD TA 2025.
Besarnya SILPA akan dijadikan evaluasi total terhadap kapasitas serapan tiap SKPD serta percepatan lelang sejak awal tahun anggaran mendatang.
”Kami meyakini bahwa seluruh catatan kritis konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD merupakan wujud kebersamaan dalam membangun Bojonegoro yang lebih baik. Dengan semangat kemitraan dan kesetaraan, kami berharap proses pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar dan membawa manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Bojonegoro,” pungkas Bupati.(sy)
