BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Peringatan Hari Krida Pertanian yang jatuh pada Minggu (21/06/2026) menjadi momentum krusial bagi Kabupaten Bojonegoro.
Daerah yang dikenal sebagai penghasil migas terbesar nomor dua di Indonesia ini terus membuktikan komitmennya dalam memperkuat sektor agraris guna meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi non-migas.
Di bawah kepemimpinan Setyo Wahono dan Nurul Azizah, Pemkab Bojonegoro menempatkan sektor pertanian sebagai program strategis prioritas.
Kebijakan ini diambil mengingat mayoritas struktur mata pencaharian masyarakat Bojonegoro berada di sektor hulu pertanian.
Sejumlah stimulus taktis telah digelontorkan secara masif, mulai dari bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), jaminan kecukupan pupuk subsidier, pembangunan jaringan irigasi, penyediaan bibit unggul, hingga jaminan harga panen serta pengolahan pascapanen.
Intervensi kebijakan tersebut membuahkan hasil signifikan.
Produksi padi Bojonegoro meroket dari kisaran 710 ribu ton menjadi 864 ribu ton per tahun.
Bahkan, data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mencatat produksi padi kumulatif tahun 2025 sukses menembus angka 886.443 ton—melonjak 24,7 persen atau bertambah 176.916 ton dari tahun sebelumnya.
Capaian ini mengantarkan Bojonegoro naik peringkat menjadi daerah produsen padi terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur.
Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani, menegaskan bahwa tren positif ini akan terus dijaga secara ketat.
Menghadapi proyeksi BMKG bahwa tahun 2026 merupakan tahun cuaca normal dengan curah hujan yang tidak setinggi tahun lalu, langkah mitigasi telah disiapkan.
“Kami telah melakukan langkah antisipasi melalui penguatan infrastruktur pengairan dan manajemen air yang rigid. Selain itu, kami juga mulai mengoptimalkan pemanfaatan benih Gamagora 7, atau yang biasa dikenal sebagai varietas padi ‘Amphibi’, karena memiliki adaptasi tinggi di lahan kering maupun basah,” beber Zaenal.
Sektor pertanian terbukti menjadi juru selamat perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Bojonegoro tanpa sektor pertambangan (Migas) pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh ekspansif sebesar 7,34 persen (y-on-year).
Angka ini menunjukkan pemulihan luar biasa dibanding kondisi tahun 2023 yang sempat mengalami kontraksi hingga minus 3,49 persen.
Kepala BPS Bojonegoro, Syawaluddin Siregar, menjelaskan bahwa stabilitas ekonomi daerah terjaga berkat performa sektor pertanian yang mencatatkan laju pertumbuhan tinggi sebesar 11,38 persen, yang didorong oleh lonjakan produksi padi dan jagung secara signifikan.
Untuk mengunci stabilitas harga di tingkat produsen, Pemkab Bojonegoro meluncurkan badan usaha plat merah baru, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bojonegoro Pangan Mandiri.
BUMD ini bertugas mengawal ekosistem hilirisasi pangan dan menjaga Nilai Tukar Petani (NTP).
Direktur Utama Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, M. Choirul Huda, mengungkapkan pihaknya telah menyusun skema kolaborasi multipihak yang melibatkan Asosiasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), BUMDes, UMKM, Gapoktan, serta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Bojonegoro.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) massal dijadwalkan pada 28 Juni 2026 mendatang.
“Bersamaan dengan MoU tersebut, kami akan resmi meluncurkan merek beras andalan lokal Bojonegoro dengan nama Rojo Nogo,” tegas Choirul Huda, Minggu (21/06/2026).
Dalam cetak biru kerja sama ini, Asosiasi KDMP dan Gapoktan akan bergerak di lapangan untuk menyerap gabah petani dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah, sesuai standar kualitas yang disepakati. Gabah tersebut kemudian disalurkan ke Perpadi Bojonegoro untuk diolah secara modern.
“Beras hasil produksi kolaboratif ini nantinya akan dipasarkan untuk menembus pasar nasional sekaligus mengamankan cadangan pemenuhan pangan di tingkat regional. Kami optimis hadirnya Perumda mampu memutus persoalan klasik anjloknya harga saat panen raya demi kesejahteraan petani Bojonegoro,” pungkas Choirul.(red)
