ASP meminta Dinas Pertanian (Dispertan) Sampang untuk segera melakukan pengecekan dan mengambil langkah konkret terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Ia juga mendorong keterbukaan data distribusi pupuk agar dapat diawasi bersama oleh publik dan kelompok tani.
“Transparansi sangat penting. Jika tidak ada pengawasan bersama, pelanggaran seperti ini akan terus berulang dan merugikan petani kecil,” tambahnya.
ASP menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan bagi petani dan mengawal kebijakan subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, Ahmad Suyono, belum memberikan respon meski telah dihubungi melalui telepon dan pesan WhatsApp.(red)
