SAMPANG||TRANSISINEWS – Di tengah keterbatasan anggaran akibat pemangkasan Dana Desa (DD), Pemerintah Desa Junok, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2028.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Junok, Rabu (18/11/2026), tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Kepala Desa Junok Satibiy, jajaran pemerintah desa, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sreseh, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Junok, pendamping desa, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
Musrenbangdes dipimpin Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sreseh, Moh Sueb. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penyusunan RKPDes secara terarah, transparan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Moh Sueb menyampaikan, pendapatan Dana Desa Junok pada 2028 diperkirakan hanya sekitar Rp200 juta.
Sementara itu, terdapat sembilan bidang prioritas yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan desa.
Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah desa menyusun skala prioritas secara cermat.
Setiap usulan harus dipilah berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Dengan DD Junok yang hanya sekitar Rp200 juta, sementara terdapat sembilan prioritas yang harus didanai, maka seluruh usulan harus benar-benar dipilah. Beberapa prioritas utama yang perlu diperhatikan ialah ketahanan pangan, ketahanan iklim, pembangunan fisik, serta transparansi pengelolaan anggaran,” ujar Moh Sueb.
Ia juga mengingatkan agar setiap program yang dimasukkan dalam RKPDes benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran habis, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Moh Sueb meminta Pemerintah Desa Junok dan BPD segera menuntaskan penyusunan RKPDes.
Hasilnya ditargetkan dapat ditetapkan pada awal Desember 2026.
“Jika penyusunannya terlambat, pelaksanaan pembangunannya juga akan ikut terlambat,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Desa Junok dari bidang keuangan, Qomaruddin, menyampaikan bahwa ruang fiskal desa semakin terbatas setelah adanya pemangkasan Dana Desa dari pemerintah pusat.
Dengan pendapatan yang diperkirakan hanya sekitar Rp200 juta, Pemerintah Desa Junok dituntut lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.
Meski demikian, Pemdes Junok memastikan tetap berkomitmen menjalankan pembangunan dan memajukan desa sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
“Dengan keterbatasan dana yang kami miliki, Pemdes tetap bersemangat menjalankan amanah dan membangun di Desa Junok. Pada 2028, pembangunan harus lebih fokus, transparan, dan mengutamakan program yang paling mendesak, yakni penguatan ketahanan pangan, ketahanan iklim, pembangunan fisik, serta pengelolaan anggaran yang transparan,” jelas Qomaruddin.
Melalui forum Musrenbangdes tersebut, Pemerintah Desa Junok juga mengusulkan adanya dukungan anggaran tambahan dari pemerintah.
Dukungan tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan karena Dana Desa yang tersedia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap ada tambahan anggaran di luar Dana Desa agar pemerataan pembangunan dan kepentingan umum di Desa Junok dapat terwujud. Dana Desa yang kami terima masih sangat terbatas dan belum mencukupi seluruh kebutuhan desa,” pungkasnya.(tss)













