BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sekaligus mendorong pembangunan desa yang berbasis kelestarian lingkungan.
Langkah ini diwujudkan melalui agenda Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma sejak Rabu (22/4).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro ini berlangsung selama tiga hari hingga 24 April 2026.
Sebanyak 1.051 peserta yang terdiri dari aparatur desa, BPD, pendamping desa, hingga penggiat desa hadir untuk menyinkronkan program pembangunan di tingkat lokal.
Kepala Dinas PMD Bojonegoro, Joko Lukito, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas ini sangat strategis guna memastikan peran desa selaras dengan kebijakan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan ekosistem.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa kualitas data masih menjadi tantangan utama dalam distribusi bantuan sosial.
Ia meminta seluruh aparatur desa sebagai garda terdepan untuk memastikan validitas data agar bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.
“Data itu berasal dari panjenengan semua di desa. Maka harus benar-benar valid, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai proses pendataan dipengaruhi kepentingan tertentu,” tegas Setyo Wahono.
Bupati mengingatkan bahwa prinsip penyaluran bantuan harus memegang teguh aspek ketepatan sasaran dan ketepatan waktu.
Pembaruan data secara berkala serta integrasi sistem menjadi kunci utama untuk meminimalkan kesalahan distribusi di lapangan.
Selain masalah bansos, Bupati Bojonegoro juga menyoroti pentingnya pembangunan yang tetap berpijak pada kelestarian alam.
Bupati juga mengingatkan agar aktivitas pembangunan infrastruktur di desa tidak mengorbankan sumber daya alam yang ada.
“Jangan sampai pembangunan fisik di desa justru merusak lingkungan. Penebangan pohon tanpa kontrol, misalnya, bisa menghilangkan sumber air. Ini harus jadi perhatian bersama demi keberlangsungan masa depan,” ungkapnya.
Masyarakat desa juga didorong untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah serta meminimalisir penggunaan plastik dalam aktivitas sehari-hari.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai perangkat daerah, mulai dari Wakil Bupati Bojonegoro, Dinas Sosial, hingga Dinas Lingkungan Hidup.
Materi yang disampaikan meliputi penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), strategi penyaluran bansos, hingga pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat desa. (red/pim)
