BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan langkah antisipatif guna menghadapi ancaman kemarau panjang yang diprediksi akan melanda pada tahun 2026.
Fokus penanganan diarahkan pada mitigasi risiko di sektor pertanian serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga di daerah rawan kekeringan.
Langkah strategis ini dibahas dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma, Rabu (22/4).
Hadir dalam forum tersebut Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, bersama jajaran OPD terkait dan para pemangku kepentingan desa.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa fenomena El Nino menjadi faktor utama yang memicu perubahan iklim ekstrem.
Musim kemarau diperkirakan mulai terasa pada akhir Mei 2026 dan mencapai puncaknya pada periode Agustus hingga September.
“Berdasarkan hasil pemetaan, ada sekitar 93 desa yang berpotensi mengalami kekeringan. Ini harus kita antisipasi sejak sekarang agar dampaknya tidak meluas,” tegas Nurul Azizah.
Guna menjaga produktivitas pangan, Pemkab Bojonegoro mendorong petani melakukan percepatan masa tanam padi pada periode Maret hingga Mei.
Selain itu, para petani juga diarahkan untuk melakukan diversifikasi tanaman dengan menanam komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi minim air, seperti jagung dan tembakau.
Terkait ketersediaan air bersih, sejumlah pemerintah desa mengusulkan pembangunan sumur bor serta optimalisasi sumber air lokal sebagai solusi permanen.
Wakil Bupati menegaskan bahwa penanganan kekeringan tidak boleh hanya mengandalkan distribusi air (dropping), melainkan harus melalui perencanaan berbasis data dan potensi lokal agar lebih berkelanjutan.
“Kita harus bergerak dengan perencanaan matang dan melibatkan semua pihak. Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimis desa-desa di Bojonegoro akan lebih tangguh dan adaptif menghadapi tantangan kemarau panjang tahun ini,” pungkasnya. (red/pim)
